gudangbisnis.id | BANDUNG – Gencarnya pembangunan infrastruktur perhubungan seperti pelabuhan yang tidak dibarengi daya dukung dan fasilitas yang terintegrasi sempat menjadi sorotan presiden.

Presiden Jokowi pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 pekan lalu (27/5) sempat menyatakan keheranannya dengan tidak adanya perencanaan yang matang terkait pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan pelabuhan yang tidak terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitar. Misalnya, ketidaktersediaan fasilitas irigasi di area pertanian sekitar bendungan atau akses jalan menuju pelabuhan.

Presiden bahkan sampai perlu mengingatkan agar program harus direncanakan sejak awal untuk memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengakui, beberapa program, termasuk pembangunan infrastruktur memang lebih berorientasi hanya terhadap keluaran (output), belum terhadap hasil (outcome) dan dampak (impact).

Dalam pembangunan pelabuhan, misalnya, orientasi dan tolok ukur seharusnya tidak hanya hasil fisik pelabuhan, namun juga terhadap volume bongkar-muatnya, bahkan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Baca Juga :  PT PELNI Gelar Kompetisi Karya Jurnalistik 2021, Total Hadiah Ratusan Juta Rupiah

Setijadi menjelaskan perencanaan program harus dengan pemahaman dan penerapan supply chain management (SCM). Suatu program harus terintegrasi dengan program-program terkait lainnya, baik yang sudah, tengah, atau akan berjalan. “Integrasi itu membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pihak,” ujar Setijadi dalam keterangan tertulisnya hari Kamis (3/6/2021).

Pelabuhan, misalnya, membutuhkan infrastruktur pendukung seperti jalan dan rel, listrik, dan air bersih, sehingga harus melibatkan Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian ESDM, dan lain-lain. Sejumlah perusahaan BUMN dan swasta juga perlu dilibatkan.

Agar berdampak dan bermanfaat optimal, pembangunan pelabuhan juga harus melibatkan beberapa kementerian terkait produk atau komoditas, seperti Kemenperin, Kementan, dan KKP.  “Pemda setempat juga harus dilibatkan agar dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing produk atau komoditas, serta pertumbuhan ekonomi wilayahnya,” ujar Setijadi.

Peningkatan Kompetensi SCM

Lebih lanjut Setijadi mengatakan,  sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM bidang SCM dan logistik,  perlu adanya pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni.

Baca Juga :  Usai Rakernas, Apkasi Rekomendasikan Penundaan Penghapusan Tenaga Honorer Hingga Pilkada Serentak 2024

Sebagai bagian dari upaya pengembangan SDM di bidang Supply Chain Management, SCI menyelenggarakan Program e-Training & e-Certification “Supply Chain Management” secara online melalui platform ruanglogistik.id pada 15 Juni-6 Juli 2021.

Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia. (Foto: Dok. SCI)

Pada periode itu, diadakan pula topik Transportation Management, Warehouse Management, dan Cold Chain Logistics.

Setijadi menjelaskan beberapa program mengacu pada Kepmenaker No. 94/2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik, sehingga sekaligus sebagai persiapan untuk mengikuti uji sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

SCI mengapresiasi kementerian/lembaga dan perusahaan yang terus berupaya meningkatkan kompetensi SCM para karyawannya melalui program pelatihan dan sertifikasi, antara lain Kemendag, Kemenhub, Pelindo I & IV, Pelni, Wika, PLN, JNE, dan Linc Logistics.

“Pemahaman dan kompetensi SCM diperlukan dalam perencanaan pembangunan publik maupun pengembangan bisnis, serta peningkatan kinerja kementerian/lembaga dan perusahaan BUMN maupun swasta, ” tutupnya.

(Redaksi gudangbisnis.id)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini